Kabar Polisi, Jakarta -Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas) bertema “Transformasi Polri: Antara Citra dan Realita” , Wakil Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Prof Dedi Prasetyo dalam sambutannya diwakili oleh Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, Irjen Achmad Kartiko mengakui jika institusinya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, ia memastikan Polri akan lebih terbuka pada kritik dari masyarakat.
Menurut Kartiko lantas menyinggung kerusuhan akhir Agustus 2025 yang membuat Polri melakukan refleksi.
Belajar dari rentetan peristiwa tersebut, kami sadar bahwa Polri harus peka terhadap perubahan sosial yang terjadi, lebih terbuka terhadap kritik, dan responsif terhadap aspirasi publik yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas," kata Kartiko , Rabu ( 19/11/2025)
di Auditorium STIK Polri,
Jakarta Selatan.
Irjen Achmad Kartiko hadir bersama Ketua STIK PTIK Lemdik Polri, Irjen. Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si, Brigjen. Pol. Rickynaldo Chairul, S.I.K., (Wakil Ketua Bidang Administrasi Siswa STIK Lemdiklat Polri)
Brigjen. Pol. Dr. Singgamata, S.I.K., M.H., (Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat STIK Lemdiklat Polri), Direktur Program Sarjana S1 STIK Lemdik Polri, Brigjen Pol Dr. Endra Zulpan , S.I.K, M,S,i
Adapun Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas) bertema “Transformasi Polri: Antara Citra dan Realita”, di Auditorium STIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025)
Kartiko mengatakan, pembenahan Polri tidak bisa berjalan tanpa masukan, tekanan moral, dan kritik dari masyarakat. Ia mengakui bahwa institusi kepolisian masih memiliki banyak kekurangan yang tidak bisa ditutupi.
Tekanan publik pada akhir Agustus lalu menjadi sinyal bahwa ada masalah serius dalam pelayanan, komunikasi, hingga penggunaan kekuatan di lapangan yang harus diperbaiki.
Kartiko mengungkapkan bahwa kerusuhan tersebut membuat legitimasi publik terhadap Polri jatuh tajam. "Kami mengakui bahwa Polri masih memiliki banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan selama menjalankan tugas," terang dia.
"Prahara Agustus memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya legitimasi publik kepada Polri," ungkapnya. Namun, Kartiko menilai kritik publik justru mendorong Polri melakukan perubahan cepat.
Setelah program Quick Wins dijalankan Oktober 2025, kepuasan publik melonjak menjadi 65 persen, dan citra positif naik ke 64,4 persen.
“Kenaikan ini memberikan pesan bahwa perubahan yang dilakukan bukan hanya sebuah konsep, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucap Kartiko.
Kartiko menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak bisa diperbaiki hanya dengan pernyataan atau pencitraan. Setiap kebijakan harus dapat dibuktikan secara konkret dan terukur. “Di era post-truth, kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan narasi, tetapi harus dibangun dengan tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Setiap program harus bisa diukur, diuji, dan dirasakan manfaatnya," ujar Kartiko.
Laporan : Halimuliadi/Andi Eka
Sumber : Humas STIK PTIK Lemdik Polri/Kompas.com
