JAKARTA, Kabar Polisi-Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menindak tegas aktivitas tambang pasir ilegal di 36 titik yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/11/2025). Penindakan dilakukan bersama Balai TNGM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, dan sejumlah instansi terkait.
 |
| Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Irhamni (satu dari kiri) meninjau lokasi tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Srumbung, Magelang, Sabtu (1/11/2025).(KOMPAS.com) |
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni mengatakan, penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. “Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” kata Irhamni, dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
Dari hasil penyelidikan, tim gabungan juga menemukan 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan, yakni Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan. Salah satu lokasi yang ditindak berada di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan. Berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli Dinas ESDM Jawa Tengah dan Balai TNGM, seluruh aktivitas tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di kawasan taman nasional yang seharusnya dilindungi. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita enam unit eskavator dan empat unit dump truck dari lokasi penambangan.
Aktivitas tambang itu diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar dan nilai transaksi mencapai Rp 48 miliar. Jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 3 triliun.
Irhamni menambahkan, penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk program pemulihan bagi masyarakat. “Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” imbuh dia. Irhamni turut mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Merapi.
Editor : Andi Eka/Andi A Effendy
Sumber : Humas Polri/Kompas.com
