Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa : Kami Sudah Laporkan Oknum Aparat Kepolisian Ke Divprovam Polri Yang Diduga Konspirasi Tambang Ilegal di Papua
Editor : Andi Syamsuryadi/Andi Arya/Andi A Effendy
KEEROM, PAPUA , Kabar Polisi— Dugaan adanya konspirasi tambang ilegal yang melibatkan sejumlah oknum aparat dari Polres Keerom dan Subdit Tipidter Polda Papua mencuat ke permukaan. Sejumlah masyarakat adat Keerom menilai tindakan intimidatif yang dilakukan oknum aparat terhadap mereka merupakan bentuk kepanikan dalam menangani kasus yang melibatkan PT Sawerigading Internasional Group.
Menurut keterangan Absalom dan Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa, beberapa oknum aparat disebut mendatangi mereka secara frontal dan terkesan memaksakan kehendak dalam penanganan kasus tambang tersebut. Mereka menuding Katman, anggota Polres Keerom, bertindak seolah mendapat perintah dari oknum penyidik Tipidter Polda Papua terkait dugaan tambang ilegal yang dilakukan PT Sawerigading Internasional Group.
"Padahal, perusahaan tersebut telah memiliki surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Papua, serta surat dukungan dan persetujuan dari masyarakat adat Keerom melalui Ketua Dewan Adat, dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Keerom. Atas dasar itu, kami sudah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan kasus yang kami nilai tidak adil," ujar salah satu perwakilan masyarakat adat Keerom.
Ia menambahkan, Polres Keerom sejatinya merupakan bawahan Polda Papua. Karena itu, tindakan Katman yang bukan penyidik Polda Papua dinilai tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyitaan barang bukti. " Perlu banyak pertimbangan dan koordinasi dengan pemerintah serta unsur terkait lainnya. Apalagi, alat kerja yang digunakan berasal dari Tiongkok, dan keberadaan investor serta PT Sawerigading Internasional Group di Keerom merupakan hasil kesepakatan dan harapan masyarakat adat Keerom melalui proyek Cendrawasih Gold Mining yang sudah dituangkan dalam MOU dan surat dukungan resmi," jelasnya.
Namun, menurut mereka, tindakan oknum aparat justru dinilai mengarah pada intimidasi. "Oknum Katman yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Keerom bersama beberapa anggota Tipidter seakan memaksa mengambil paksa mesin dan excavator rusak di lokasi tambang. Mereka bahkan mengiming-imingi pembayaran kepada Ketua Dewan Adat dan Absalom, serta mengancam bisa menggunakan kekuatan senjata," ungkap sumber tersebut.
Ancaman itu, lanjutnya, terekam dalam percakapan telepon antara Kasubdit Tipidter Kompol Agus F. Pombos dengan Absalom dan Thomas, anggota Tipidter Polda Papua. "Kalau ini dipaksakan, bisa memicu konflik di tengah masyarakat Keerom," ujarnya memperingatkan.
Ironisnya, tindakan aparat yang menyoroti kegiatan tambang yang sedang dalam proses legalitas tersebut justru berbanding terbalik dengan sikap mereka terhadap tambang ilegal lain di wilayah yang sama. “Di depan mata Katman ada penambang ilegal seperti Bustomi, rekanan Haji Tahir, Haji Thamrin, dan juga PT Iriana Mutiara Idenburg di Senggi, yang belum memiliki izin usaha pertambangan tapi tidak pernah diusik. Mereka tetap beroperasi asalkan membayar biaya koordinasi bulanan kepada oknum aparat,” ungkapnya lagi.
Pihak masyarakat adat Keerom mempertanyakan apakah ada **konspirasi** di balik pembiaran aktivitas tambang ilegal tersebut. Mereka mendesak agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Keerom turun tangan menertibkan para pelaku tambang ilegal dan menindak oknum aparat yang terlibat.
"Harusnya Dinas Pertambangan Provinsi Papua, bersama aparat terkait, melakukan penertiban agar pertambangan ilegal benar-benar dapat dibersihkan dari Keerom dan Papua. Jangan ada tebang pilih atau rekayasa kasus demi kepentingan ekonomi," tegasnya.
Pihak masyarakat adat juga menyampaikan himbauan kepada Presiden RI, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolda Papua, Kabid Propam Polda Papua, serta Kapolres Keerom untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang masih bermain dalam praktik ‘koordinasi bulanan’ dengan para penambang ilegal.
"Hentikan konspirasi oknum nakal di Papua demi terwujudnya **Papua yang damai dan sejahtera," pungkas mereka.
